Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Wheel and Tire Review

Pemilihan Umum Tahun 1955

30 Août 2016 , Rédigé par Ahmad Alan

Latar belakang pemilihan umum 1955
Pemilihan adalah salah satu cara untuk menerapkan demokrasi untuk melibatkan orang-orang dalam kehidupan negara, belum diimplementasikan dalam tahun pertama kemerdekaan bahkan jika ide-ide tentang hal itu sudah muncul.
Saat Presiden Sukarno (1945-1965), yang melewati beberapa era sebagai sebuah revolusi fisik, demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin dan hanya sekali pemilihan terjadi, yaitu pemilu 1955. Pemilihan ini berlangsung selama pemerintahan Perdana Menteri Buhanuddin Harahap dari Masyumi (2Maret 29 Juli 1955 1956). Tetapai peraturan yang dibuat akan menjadi landasan dalam pemilihan umum 1955 adalah UU No. 7 tahun 1953 yang disusun selama pemerintahan Perdana Menteri Wilopo penambahan (30 Maret 1952-2, Juli 1953). [1]

Saat Presiden Sukarno (1945-1965), yang melewati beberapa era Sebagai sebuah Revolusi fisik, Demokrasi parley, Demokrasi dan hanya Terpimpin sekali pemilihan terjadi, yaitu Pemilu 1955. Pemilihan Selama ini berlangsung pemerintahan Perdana Menteri Buhanuddin Harahap Dari Masyumi (2Maret 29 Juli 1955 1956). Tetapai Peraturan yang akan dibuat menjadi Landasan pemilihan umum tahun 1955 adalah UU No. 7 tahun yang disusun 1953 Selama pemerintahan Perdana Menteri Wilopo penambahan (30 Maret 1952-2, Juli 1953). [1]
Seperti untuk latar belakang diselengarakannya pemilu 1955:

Seperti untuk latar belakang diselengarakannya Pemilu 1955
) fisik Perang Revolusi kemerdekaan, menuntut semua potensi bangsa untuk fokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan.
b) sengketa internal, baik dalam politik dan lembaga pemerintah yang cukup untuk menguras tenaga dan perhatian.
c) belum adanya pemilihan ACT mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu undang-undang yang disahkan pada 4 april 1953, dirancang dan disahkan oleh kabinet wilopo)
Selain adanya dorongan oleh kesadaran untuk menciptakan demokrasi sejati, masyarakat menuntut pemilu diselenggarakan. Setup dirintis oleh kabinet pemilihan Ali Sastroamijoyo i. pada 31 Juli 1954, komisi pemilihan pusat dibentuk. Komite ini diketuai oleh penambahan Hadikusumo. Pada tanggal 16 April 1955, Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan Parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman Komite Pemilihan sebagai Ketua Umum Hadikusumo pusat mendorong pihak untuk meningkatkan kampanye. Mereka berkampanye untuk sudut desa. Setiap desa dan kota dipenuhi oleh foto-foto peserta pemilihan tanda-tanda yang bersaing. Masing-masing pihak beruasaha untuk mendapatkan yang paling suara. [2]Pemilihan Umum 1955


Tujuan pemilu 1955
Berdasarkan UU No. 7 tahun 1953, pemilu 1955 dilakukan untuk memilih anggota parlemen (HOUSE of REPRESENTATIVES) dan Majelis (badan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara). Adapun pemilihan sistem yang digunakan dalam sistem pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional. Dengan sistem ini, negara terbagi menjadi 16 bidang pemilu INDONESIA (mana Irian Barat adalah termasuk sebagai daerah pemilihan 16, tapi masih dikendalikan oleh Belanda Irian Barat, sehingga pemilihan tidak dapat dilakukan di daerah). [3]

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1953 Pemilu 1955 dilakukan untuk memilih anggota Parlia (HOUSE of REPRESENTATIVES) Majelis dan (dan badan diberikan wewenang tugas untuk negara melakukan perubahan terhadap Konstitusi). Adapun pemilihan sistem yang digunakan dalam sistem Pemilu 1955 adalah Perwakilan proporsional. Dengan sistem ini negara terbagi menjadi 16 bidang Pemilu INDONESIA (Irian Barat mana adalah termasuk Sebagai daerah pemilihan 16, tapi masih dikendalikan oleh Belanda Irian Barat, tidak dapat sehingga pemilihan dilakukan di daerah). [3]

Dalam sistem perwakilan proporsional setiap pemilihan mendapat sejumlah kursi berdasarkan populasi, dengan masing-masing daerah berhak untuk minimal enam jatah kursi di Konstituante dan tiga di Parlemen. Di setiap daerah pemilihan, kursi yang diberikan kepada para pihak dan anggota lain dari kandidat berdasarkan jumlah suara mereka mendapatkan, sisa suara dapat dikombinasikan, baik antara berbagai pihak di daerah pemilihan (jika pihak yang berkepentingan sebelumnya telah dinyatakan telah disetujui untuk menggabungkan sisa suara), serta dikombinasikan untuk menyajikan Partai Nasional satu. [4]

Jumlah Perwakilan kursi untuk diperebutkan berjumlah 260, sementara kursi konstituensi Porziuncola 520 (dua kali lipat kursi wakil) ditambah 2 perwakilan minoritas diangkat oleh pemerintah.

Selain pemilu parlemen dan Dewan Konstituante, juga diadakan pemilihan Parlemen. Pemilihan umum legislatif diadakan secara terpisah antara bagian barat Indonesia dan Indonesia Timur. Pada saat pemilihan perwakilan pengorganisasian dipisahnya, Dewan Konstituante dan Parlemen, pemilihan menjadi fokus. Konstituen pemilih dapat mengikuti bahan kampanye dan lebih dapat menilai kualitas dari para kandidat yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Ini berarti bahwa para pemilih konstituen memiliki pertimbangan yang lebih rasional sebelum memilih, tidak hanya untuk memilih hanya karena kedekatan emosional. Pemilihan itu diselenggarakan di sederhana sehingga tidak menyerap biaya negara terlalu besar. [5]

Pelaksanaan pemilihan umum, 1955
Pendaftaran pemilih di pemilihan umum 1955 mulai dilaksanakan sejak Mei 1954 dan selesai pada bulan November. Ada 43,104,464 penduduk rekaman yang memenuhi syarat masuk bilik suara. Jumlah itu, total 87,65% atau 37,875,299 yang menggunakan pilihnya benar pada waktu. Pada pemilihan umum pertama pada tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem proporsional ini tidak murni. Proposionalitas penduduk dengan kuota 1; 300.000. tidak kurang dari 80 partai politik, organisasi-organisasi massa, dan puluhan individu berpartisipasi pemilihan dijalankan di yang pertama.
Peserta pemilihan secara keseluruhan pada waktu itu mencapai 172 tanda gambar. Dalam pemilihan ini, anggota TNI-APRIL, juga menggunakan pilihnya dasar

Partager cet article

Repost 0

Commenter cet article